KOTABUMI-Upaya Penyalahgunaan Dana Desa(DD) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara (Lampura) Kembali mensosialisasikan Program Jaksa Garda Desa.
Sosialisasi ini dilakukan Guna mengantisipasi penyalahgunaan dana desa oleh perangkat pemerintahan desa.
Kegiatan itu diikuti oleh 39 orang kepala desa dan perwakilan aparatur pemerintah desa dari lima kecamatan, yaitu dari Kecamatan Abung Tengah, Abung Pekurun, Kotabumi, Kotabumi Selatan, dan Kecamatan Abung Kunang.
Asisten I Pemkab Lampung Utara, Mankodri menyatakan, bahwa program yang dijalankan pihak Kejari Lampura dalam program garda desa merupakan langkah nyata untuk kebaikan Lampung Utara agar lebih baik lagi kedepannya.”Pak Kajari ini, Mohamad Farid Rumdana ini orang dari luar mau Lampung Utara ini baik dan bagus kenapa dengan kita yang asli orang Lampura. Ayok kita bersama-sama untuk menciptakan desa kita bagus, kecamatan kita bagus dan pastinya ketika desa, kecamatan itu bagus kabupaten itu juga akan bagus,”ucap Mankodri seraya menyatakan dirinya juga berharap kepada kepala desa, agar sekecil apapun persoalan di desa kepala desa itu bisa mengetahui.
Jangan sampai sesuatu tentang desa sudah viral di luar kepala desanya malah tidak tahu.
Ditempat yang sama Plt Kepala Dinas PMDT Lampung Utara, Tomy Suciadi menyampaikan, rasa dan ucapan terimakasih atas kehadiran jaksa di tengah-tengah masyarakat.”Alhamdulillah dengan diturunkannya Kajari Lampura bisa turun ke bawah ya itu ke desa ini suatu kebanggaan dan apresiasi kita kepada kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Lampung Utara,”tutur Tomy.
Terkadang dalam menjalankan tugas, tambah Tomy, ada kelalaian yang terjadi maka dengan adanya kegiatan ini, yang mengedepankan tindakan pembinaan itu luar biasa.”Ini luar biasa, karena kegiatan ini langsung menyentuh masyarakat dan diberikan kepada kepala-kepala desa,”kata di.
Ia juga berharap kepada masing-masing desa bisa mempergunakan semua dana desa untuk mewujudkan kemandirian desa dan pembangunan di desa.”Saya harapkan dalam pelaksanaan dana Desa sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,”harapnya.
Ditemlat yang sama Kajari Lampura Mohamad Farid Rumdana, SH, MH, menjelaskan, langkah mencegah tindakan yang bisa mengarah ke tindak pidana ya itu bekerjasama secara bersama-sama. Baik itu aparatur pemerintah desa maupun badan pemberdayaan desa (BPD) selaku pihak pengontrol kegiatan atau alokasi anggaran di desa.”Yang terpenting itu dahulukan musyawarah karena semua dengan musyawarah dapat didapati sesuatu keputusan yang baik. Seperti dalam memutuskan arah pembangunan di desa melalui musyawarah pembangunan desa atau Musrenbangdes,”paparnya.
Ia juga menekankan kepada seluruh peserta sosialisasi agar menjauhi obat-obatan terlarang dalam bentuk apapun sebagai langkah menjauhi tindakan melanggar hukum dari menjalankan amanah masyarakat.”Dalam realisasi dana desa ada anggaran yang diperuntukan untuk pengembangan di obyek wisata desa, oleh karena itu sosialisasi program garda desa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lampung Utara ini sangat bermanfaat bagi aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa,”pungkasnya.(ria)
