Kinerja Intelejen Daerah Buruk, Praktisi Hukum Minta Pejabat Lampura Dievaluasi

KOTABUMI – Pasca terjadinya unjuk rasa yang dilakukan beberapa elemen dikantor Pemkab, dan DPRD Lampung Utara (Lampura) belum lama ini, menambah sisi buruk Kabupaten Lampung Utara yang tidak pernah berhenti dari permasalahan.
Hal ini sangat disayangkan Akademisi sekaligus praktisi Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi (Umko), Dr. Suwardi, S.H., M.H., CM., CPCLE dalam siaran persnya, yang dikirim ke redaksi radar kotabumi.co.id.
Menurut Suwardi, terjadinya aksi demonstrasi dua elemen masyarakat di Lampung Utara yang terjadi dalam seminggu terakhir ini tidak perlu terjadi, bila saja pemerintah daerah dapat peka terhadap kondisi di lapangan. “Kan ada intelejen daerah yang ada di Kesbangpol, harusnya dimaksimalkan, dalam upaya mengantisipasi terjadinya unjuk rasa. Kan bisa dengan cara duduk satu meja(untuk membahas, Red) permasalahan yang ada, sehingga wibawa pemerintah daerah dapat lebih terjaga,” kata Wakil Rektor (Warek)UMKO ini.
Suwardi mencontohkan pada unras yang terjadi pada Kamis(12/12), isu pergerakan massa yang akan menyampaikan aspirasinya terkait dengan anjloknya harga singkong sudah tersebar sejak seminggu terakhir ini.
“Ini kan seharusnya dapat diantisipasi dengan segera. Dengan cara mengumpulkan dinas terkait, untuk dicarikan solusinya sehingga tidak perlu ada pergerakan massa ” kata dia.
Kemudian, pemerintah melalui Kesbangpol dapat memanggil atau mendatangi simpul-simpul massa yang akan berunjuk rasa, dan perusahaan pengelola tepung tapioka yang ada di Lampung Utara dengan cara duduk bersama untuk mencarikan jalan keluar yang terbaik terkait harga singkong tersebut.
‘Jika dilakukan cara ini sebelumnya, maka saya yakin tidak akan ada pergerakan massa yang akan menuntut perbaikan harga singkong tersebut, karena keinginan mereka dapat terjawab,” kata Bang Wardi.
Namun demikian, dia mempertanyaan mengapa langkah itu tak dilakukan? Apakah efek dari Pilkada yang baru saja selesai sehingga ada beberapa oknum pejabat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung ikut dalam aksi dukung mendukung salah satu calon?.
” Atau mungkin akibat tidak terbayarnya TPP, sehingga mereka menjadi malas-malasan dalam bekerja? Jika itu penyebabnya, maka mau tidak mau kinerja yang buruk ini tidak dapat dipertahankan dan harus segera di evaluasi sehingga kabupaten Lampung Utara tidak semakin terpuruk, atau tetap berada pada zona kabupaten termiskin se provinsi Lampung,”
Kedepan Bang Wardi berharap, agar dimasa kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten Lampung Utara Hamartoni – Romli dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik.”Terutama memilih perangkatnya harus yang terbaik, sehingga dapat bersinergi dan bekerja dengan baik pula,” pungkasnya. (rls)