Pemerintah Harus Utamakan Honorer K2 KOTABUMI – Pemerintah lewat Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) resmi mengumumkan formasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018. Keputusan Pemerintah ini menuai masalah baru dengan adanya tuntutan dari ribuan honorer K2 untuk segera ditetapkan nasib mereka.
Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah menyarankan agar Pemerintah lebih mengutamakan honorer K2 yang sudah terbukti bekerja mencerdaskan anak bangsa. Olehnya itu, Pemerintah baiknya melakukan seleksi hanya kepada honorer K2, atau Pemerintah langsung menentukan nasib mereka, atau dipensiunkan dengan konpensasi yang jelas.
“Saya menghimbau Pemerintah prioritaskan honorer K2, bikin seleksi diantara honorer yang sudah ada, dan kalau tidak terseleksi tentukan nasib mereka. Apakah mereka mau dipensiunkan dengan konpensasi dan sebagainya. Karena apa, honorer itu sudah dipakai jasanya oleh Pemerintah, sudah diiming-imingi akan ditetapkan sebagai pegawai tetap.
Tolong ini diberesin dulu agar tidak menjadi beban ke depan. Jangan bikin beban baru,” kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung Nusantara III DPR-RI, Rabu (19/9).
Menurut Fahri, masalah honorer K2 sangat sederhana jika para menteri kreatif dalam menangani masalah honorer dan rekrutmen CPNS. “Ini kan sederhana juga mengenai manejemen, kok Menteri itu nggak ada yang kreatif dikit ya. Kan ini membantu supaya tidak membebani Pak Jokowi, dan beban itu tak tertimpa ke dia. Jadikan Pak Jokowi itu penyelesaian masalah,” ucapnya.(hrm/fin/rid)
Selengkapnya, baca edisi cetak 20 September 2018
