KOTABUMI — Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Lampung Utara(Lampura) masih menunggu instruksi pemerintah pusat terkait pelaksanaan dana kelurahan (DK) yang akan digelontorkan dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan dari pedesaan.” Kita sedang menunggu petunjuk pelaksana(juklak) dan petunjuk teknis(Juknis)nya dari pusat,”ujar Kabid Pemdes DPMD Lampura, R Habibie, Rabu (17/7).
Menurutnya, berdasarkan informasi yang didapat pihaknya dari pemerintah provinsi(Pemprov) Lampung, dana tersebut telah berada di daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, belum ada peraturan juklak-juknisnya, sehingga belum dapat dilaksanakan itu sebagai langkah mengantisipasi hal-hal yang inprosedural.
”Yang menjadi panutan kita, ya provinsi. Kalau di sana saja masih sama dengan kita, kenapa kita harus menyegerakan-nya. Oleh karena itu, kita telah berkoordinasi, bersama bagian tata pemerintahan(Tapem), guna membahas hal ini dengan bagian keuangan. Dari hasil itu, kita akan berkoordinasi bersama Asisten I, dan Bidang Perbendahaaraan BPKA,” kata Habibie.(fer/rid)
Selengkapnya, baca edisi cetak 18 Juli 2019
