KOTABUMI—Gabungan kontraktor Lampung Utara (lampura) melakukan audensi dengan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Syahrizal Adhar, dikantor PUPR setempat, Selasa (15/10). Dalam audensi itu, Syahrizal didampingi sekretarisnya Hendri US dan Kabid Penataan Ruang, Johansyah AT. Sementara dari pihak gabungan kontraktor diwakili Suprito, Mawan Irawan dan Bodwien mewakili sejumlah rekanan atau kontraktor Lampura.
Dalam audensi tersebut, sejumlah persoalan menyangkut rekanan disampaikan. Diantaranya soal pembayaran proyek yang telah dilaksanakan pada tahun 2018. Hasil pembahasan dalam audensi tersebut, kemudian dituangkan dalam berita acara audensi No.600/318/12-LU/2019.
Sebanyak empat poin tercatat dalam berita acara itu. Diantaranya soal belum adanya pembayaran dari pemerintah kabupaten Lampura atas kontrak pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018.
Kemudian pihak kontraktor berharap semua kontrak pekerjaan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan pada Dinas PUPR Lampura tahun 2018 wajib untuk dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Lalu Kepada Pemerintah Daerah doharapkan lebih memberdayakan atau lebih mengutamakan kontraktor Lampura pada seluruh kegiatan yang dilakukan.(ndo/her)
Selengkapnya, baca edisi cetak 16 Oktober 2019
