KOTABUMI— Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Sebab Sat Pol PP diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP tersebut, perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.
Begitu pentingnya peran Sat Pol PP membuat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.16/2018 Tentang Sat Pol PP. Dalam PP tersebut secara rinci menyebutkan persyaratan untuk dapat menjadi anggota Sat Pol PP. Diantaranya dalam pasal 19 ditegaskan anggota Satpol PP wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar).
Namun aturan tersebut, sepertinya tidak menjadi rujukan dalam rekruitmen Sat Pol PP di Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Berdalih keterbatasan anggaran, Diklatsar sebagaimana dimaksud tidak dilakukan. Padahal terdapat sejumlah anggota baru yang tergabung dalam Sat Pol PP Lampura, baru-baru ini.(ria/her)
Selengkapnya, baca edisi cetak 12 Februari 2020
