Oleh: Hery Maulana
Assalamualaikum Wr.Wb
Budi Utomo, resmi dinobatkan sebagai Bupati Lampung Utara (Lampura). Wakil Bupati Lampura itu, ‘munggah prabon’ menjadi orang nomor satu di Kabupaten tertua diprovinsi Lampung. Bagaimana Lampura kedepan, berada dipundaknya. Akankah dirinya mampu membuat kabupaten Lampura menjadi lebih maju dan sejahtera, atau justru sebaliknya.
Jika melihat rekam jejak Budi Utomo, tidak ada catatan miring. Sepanjang pengabdiannya sebagai birokrat, Budi terbilang mulus. Dirinya meniti karir dari level terbawah sebagai Kasubag Pengadaan Setdakab Lampura. Lalu Kasubag Rumah tangga Setdakab Lampura, Kepala TU Disdik Kabupaten Lampura dan seterusnya. Hingga kemudian dipercaya sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) sampi dirinya pensiun.
Sepanjang karirnya dipemerintahan, Budi termasuk pejabat yang diperhitungkan. Budi dinilai piawai dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Inilah kemudian yang menjadi salah satu dasar Agung Ilmu ‘menariknya’ untuk mendampingi sebagai wakilnya. Keduanya kemudian berlaga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan keluar sebagai pemenang.
Sebagai birokrat yang handal, tidak ada yang meragukan kemampuan Budi Utomo. Namun jabatan Bupati yang disandangnya merupakan jabatan politik. Dimana Budi tidak pernah berkecimpung didalamnya. Sementara dunia politik, sangat berbeda dengan birokrat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah tugas yang diemban. Tidak hanya faktor kemampuan diri semata.
Sedangkan faktor yang sifatnya politis lebih dominan. Mempengaruhi segala kebijakan yang dikeluarkan. Ini yang membuat Budi akan dihadapkan pada multi persoalan dengan segala dimensinya. Salah menentukan langkah, akan berakibat sangat fatal. Bukannya membangun, Budi akan disibukan dengan penyelesaian persoalan yang datang silih berganti.
Sementara, Budi hanya dibantu oleh seorang Sekretaris Kabupaten. Tidak ada wakil yang dapat dimintakan pendapat untuk sebuah persoalan yang dihadapi. Situasi ini akan sangat menyulitkan bagi Budi. Terlebih kondisi keuangan yang belum stabil. Ada banyak program dan kegiatan yang mesti ditunda atau dihapuskan. Sedangkan program atau kegiatan itu sangat diharapkan oleh masyarakat Lampura. Tentu ini akan menjadi gejolak tersendiri dan butuh waktu untuk menyelesaikannya.
Karenanya, Budi sebaiknya berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Tidak tergopoh apalagi dilatarbelakangi adanya kekuatan lain yang memaksanya. Budi harus tegas dan berjalan sesuai koridor. Karena ketika Budi terlihat sedikit ‘kendur’, maka akan banyak persoalan lain yang menghadangnya. Kedepankan kemashalahatan rakyat. Yakinlah itu akan menjadi kekuatan tersendiri yang memberangus segala bentuk upaya ‘campur tangan’ dan ‘tekanan’ yang mungkin akan dihadapi. (**)
Wassalam
