KOTABUMI–Bupati Lampung Utara (Lampura), Budi Utomo, harus mampu memanfaatkan sisa waktu masa jabatan sekitar 3,5 tahun, untuk membangun Lampura menjadi lebih baik. Sebab selama 1,5 tahun terakhir belum ada ‘greget’ yang ditunjukan Budi Utomo. Malahan Budi cenderung terlampau hati-hati. Sehingga menimbulkan kesan tidak tegas dan tidak berani mengambil kebijakan strategis. Seperti dalam penempatan pejabat dan penegakan disiplin pegawai. Kemudian kebijakan lain menyangkut pembangunan.
Akibatnya Lampura seperti jalan ditempat dan tidak ada perkembangan pembangunan berarti yang ditunjukan. “Mungkin beliau masih merasa sebagai wakil bupati (wabup) atau pelaksana tugas (plt) bupati. Sehingga tidak kelihatan ‘greget’nya bahwa beliau bupati pemegang tampuk kekuasaan tertinggi di Lampura,” ungkap Madri Daud, wakil ketua DPRD Lampura, Selasa (22/12).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, Budi Utomo harusnya sudah menanggalkan predikat sebagai wabup atau Plt. Bupati. Tetapi bertindak sebagai bupati definitif yang ditangannya semua kebijakan terkait pemerintahan di Kabupaten Lampura. Artinya, Budi Utomo tidak boleh ragu dalam mengambil kebijakan. Ketika dirasakan ada yang kurang pas apalagi menyalahi aturan, segera mengeluarkan kebijakan.
Dengan begitu apapun persoalan yang dihadapi akan segara dapat dituntaskan. “Jangan lagi ada keragu-raguan, mana yang dirasa kurang pas diperbaiki. Termasuk dalam hal penempatan pejabat. Kerena mereka inilah yang akan membantu beliau dalam menjalankan tugas. Sudah saatnya Lampura ini berlari kencang mengejar ketertinggalan. Ini dapat terlaksana jika para pejabat yang akan membantu kinerja bupati benar-benar dapat diandalkan. Jangan sebentar-sebentar lapor bupati untuk sesuatu yang sejatinya dapat dikerjakan sendiri,”tambahnya.
Selain dibantu oleh pejabat yang kredibel dan akuntabel, Budi Utomo mesti didampingi sosok wabup yang dinamis. Wabup yang dapat menjangkau semua lini. Tidak hanya sebatas pemerintahan semata, tetapi juga masyarakat secara luas. Sosok yang demikian, sulit rasanya jika berlatar belakang birokrat yang terbiasa bekerja secara struktural. Mereka terbiasa bekerja berlandaskan perintah tanpa berimprovisasi untuk bekerja lebih baik lagi. Hal yang berbeda jika wabup berasal dari kalangan politisi yang dikenal dinamis dan lebih mengerti apa yang menjadi keinginan masyarakat sampai pada basis terendah.
Birokrat lebih banyak bekerja diatas meja, sehingga terkesan ‘kaku’. Berbeda dengan politisi yang lebih dinamis dan banyak menyerap keinginan arus bawah. “Karenanya saya menyarankan kiranya wabup mendatang berasal dari kalangan politisi, biar lebih dinamis. Sehingga dapat benar-benar membantu kerja bupati untuk membangun Lampura menjadi lebih baik lagi.
Soal siapa sosok dari kalangan politisi itu, Madri menyerahkan sepenuhnya pada koalisi parpol pengusung dan Budi Utomo sebagai bupati yang akan menetapkan wakilnya. “Siapa sosoknya itu ranahnya koalisi parpol pengusung dan bupati. Tetapi yang saya maksud, akan menjadi lebih baik jika wabup yang akan mendampingi pak Budi berasal dari kalangan politisi,” pungkasnya (ndo/her)
