Oleh : Hery Maulana
Assalamualaikum Wr,Wb
Maya Metissa, mantan kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara (Lampura) hanya dapat tertunduk lesu. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, memvonisnya bersalah dalam kasus pemotongan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2017-2018 di Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat yang mencapai Rp.2.1 miliar. Maya diganjar 4 tahun dan denda sebesar Rp.200 juta, subsider 2 bulan kurungan penjara. Selain itu diharuskan membayar sisa kerugian negara sebesar Rp.1,9 M dan apabila tidak mengembalikan selama satu bulan akan dikenakan subsider 2,6 tahun kurungan penjara.
Maya memang ikhlas menerima putusan PN tersebut. Bahkan siap untuk mengganti sisa kerugian negara sebesar Rp.1,9 M. Karena baginya harta adalah titipan. Ketika harta itu kemudian, harus diambil kembali, maka harus ikhlas menerimanya. Itulah yang ada dalam benak seorang Bunda Maya. Mencoba untuk tegar, karena dirinya memang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya.
Namun dibalik keikhlasannya itu, ada yang mengganjal dihati Maya. Mengapa ia sendiri yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan secara berjamaah. Sebab pemotongan dana BOK itu dapat dilakukan atas keterlibatan pihak lain. Mustahil, pemotongan dapat dilakukannya sendiri yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Lalu Maya mencoba mengurai, bagaimana proses pemotongan dana BOK itu dapat berlangsung. Dalam beberapa kali persidangan Maya mengungkapkan kejadian sebenarnya. Bukan bermaksud melimpahkan apa yang didakwakan pada pihak lain. Tetapi Maya mencoba memberikan pemahaman, Bahwa tindak pidana itu tidak dilakukannya seorang diri.
Tidak hanya membeberkan dalam kesaksiannya semata, Maya juga menjelaskan duduk persoalan pada pledoinya. Dengan harapan, pembelaan yang disampaikan itu menjadi pertimbangan majelis yang menyidangkannya. Maya berharap ada keringanan atas pengakuannya itu. Selain itu, dirinya juga berharap keadilan dapat ditegakkan dalam kasusnya. Sehingga sesiapa yang terlibat dapat pula diseret dan dimeja hijaukan.
Sayangnya, Maya tidak punya bukti pendukung atas pengakuannya itu. Keberadaanya dalam jeruji besi, membatasi langkahnya untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan. Apalagi, sejumlah bukti telah raib dan dihapus. Sehingga mejelis dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Lampura, menilai kesaksian Maya nol. Tidak ada penguat dari apa yang disampaikannya.
Inilah potret hukum kita. Keadilan yang diharapkan terkadang pupus hanya dengan alasan pembuktian materil. Walaupun disadari, korupsi tidak dapat tegak sendiri. Bagaimana mungkin seorang Maya yang kepala Dinas dapat melakukan pemotongan terhadap dana yang disalurkan pada Puskesmas. Ada bendahara dan pejabat yang membuat mudah korupsi itu dilakukan. Ini logika sederhana dari kontruksi hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Maya. Tetapi jika tidak ada keinginan bagi APH untuk menelusuri, maka logika sederhana itu akan menjadi abai. Bahkan kemudian tenggelam dalam dasar yang paling dalam. Pada akhirnya, Maya harus ikhlas dan tabah, mendekam dalam penjara untuk tindak korupsi yang dilakukan berjamaah. (**)
Wassalam
