KOTABUMI–Agar roda Pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dan seluruh Kepala Satuan Kerja(Kasatker) memahami Tugas pokok dan fungsinya(Tupoksi), Kamis (28/1) seluruh Kasatker melakukan pendatanganan Kontak Kerja.
Pendatangan Pakta Integritas tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kinerja para Kasatker selama satu tahun masa kepemimpinan.”Penandatanganan ini bukan sekedar simbolis, namun sebagai alat ukur pimpinan sejauh mana kinerja dicapai.
Bagi tim penilainya juga harus jujur, kalau memang ada kekurangan harus ditingkatkan dan diperbaiki. Ini juga sebagai kesepakatan kerja dengan tujuannya membangun komitmen kerja,”tegas Bupati Budi saat memimpin Rapat Koordinasi terbatas di Aula Tapis, Kamis (28/1).
Budi juga meminta kepada lembaga dan intansi terkait untuk mengambil langkah-langkah strategis dan sesuai aturan dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Dirinya juga meminta agar seluruh Masyarakat dapat waspada terhadap hujan dan banjir.”Saya juga mengingatkan tetap jalankan protokol kesehatan dan bagi Satgas Covid-19 selalu memberikan edukasi ke masyarakat. Untuk proses belajar dan mengajar manakala mendapat persetujuan wali murid dan komite sekolah bilamana wilayah tersebut tidak ditemukan kasus Covid- 19, bisa dilakukan tatap muka, tetapi tetap Satgas melakukan kontrol dengan menjalankan prokes,”paparnya.
Orang nomor satu di Lampura ini juga mengingatkan terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) agar perangkat daerah dapat menyerahkannya paling lambat minggu pertama bulan Februari 2021.”Agar kita bisa tepat waktu menyampaikan ke DPRD. Kemudian soal LHKPN, saya tidak ingin pejabat Lampung Utara tidak melaporkan harta kekayaannya, karena ini akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat,”kata dia.
Kepada masing-masing Kepala Bagian (Kabag), tambah Budi, Camat, melakukan rapat internal untuk melihat permasalahan yang harus diselesaikan terkait pelayanan masyarakat. Dalam hal ini juga diperlukan kehadiran Asisten atau staf ahlinya.”Kemudian kaitannya dengan rapat koordinasi lintas sektoral, apakah bersama pihak PLN atau bank-bank di kabupaten Lampura ini pada saat kita rakor harus hadir, paling tidak ada yang mewakili. Ini nanti dijadwalkan apakah tiga bulan sekali atau enam bulan sekali,”pungkasnya.(ria/her)
