Oleh : Heri Maulana
Assalamualaikum wr wb
Isu adanya kelompok yang ingin mengkudeta Partai Demokrat, ternyata benar adanya. Jum’at (5/3) di Deli Serdang, Sumatera Utara digelar Kongres Luar Biasa (KLB).
politisi senior Partai Demokrat Jhonie Alen, memimpin jalannya KLB. Hadir pula sejumlah pentolan Partai Demokrat Max Sopacua, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya, dan Marzuki Alie. Mereka ini memang sudah resmi di pecat dari kepengurusan Partai Demokrat.
Lantas persis seperti yang ramai diperbincangkan sebulan terakhir, KLB mendapuk Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, sebagai ketua umum. Kemudian menempatkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. KLB juga menghilangkan jabatan Majelis Tinggi Partai yang dipegang oleh SBY mantan presiden RI dua periode yang juga pendiri Partai Demokrat.
Meski selama sebulan terakhir, isu kudeta Partai Demokrat ramai diperbincangkan, namun tetap saja publik terhenyak. Seakan tidak percaya bahwa KLB benar berlangsung. Lebih mencengangkan lagi, ketika Moeldoko didapuk sebagai ketua umum. Persis seperti yang selama ini dituduhkan. Bahwa Moeldokolah dibalik semua ini. Moeldoko ingin merebut Partai Demokrat. Walau disadari, ada SBY disana sebagai pendiri Partai Demokrat dan saat ini menjabat sebagai ketua Majelis Tinggi Partai. Diketahui pula, jika ketua umum dijabat oleh AHY yang merupakan putra SBY.
Betapa tidak, karir Moeldoko di jajaran TNI gemilang hingga mencapai puncak sebagai Panglima TNI pada era presiden SBY. Tangan SBY yang menyematkan tanda jabatan panglima TNI pada Moeldoko saat upacara pelantikan.
Wajar jika kemudian, tidak hanya kekecewaan yang ditampakkan SBY, tetapi juga kemarahan. Bahkan SBY meminta maaf telah salah mengambil keputusan. Memberikan kepercayaan pada Moeldoko untuk memegang tampuk pimpinan tertinggi TNI sebagai panglima. Menurut SBY, sikap Moeldoko tidak ksatria dan preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.
Lantas SBY membeberkan, jika KLB tersebut inskontitusional. Persyaratan untuk melangsungkan KLB tidak terpenuhi. Diantaranya tidak ada usulan dari Majelis Tinggi Partai. Tidak dihadiri oleh 2/3 dari jumlah DPD dan 1/2 dari jumlah DPC se-Indonesia. Selain juga Moeldoko yang didapuk sebagai ketua umum, bukan kader demokrat. SBY bahkan menyebut jika KLB tersebut abal-abal.
Apa yang ditegaskan SBY tersebut, dikuatkan oleh M. Yusrizal ketua DPC Partai Demokrat Lampung Utara. Sebagai ketua DPC, dirinya tidak pernah menyetujui apalagi menghadiri KLB yang digelar tersebut. Kondisi ini berlangsung hampir diseluruh DPC se-Indonesia yang berhasil berkomunikasi dengannya. Yusrizal tegas menyatakan, jika KLB tersebut abal-abal dan menolak apapun hasil KLB itu. Ia bersama seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat Lampung Utara tetap setia pada AHY dan hanya mengakui AHY sebagai ketua umum.
Persoalannya adalah, terbelahnya partai menjadi dua kubu bukan hal baru. PKB yang prakarsai Gusdur mengalami dualisme kepengurusan. Hingga akhirnya pemerintah menetapkan PKB Muhaimin yang sah. Begitu juga dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan sejumlah partai lain. Realita yang tidak dapat terbantahkan adalah, pada akhirnya partai yang sejalan dengan pemerintah yang kemudian ditetapkan sebagai yang sah. Akankah Partai Demokrat bernasib sama. Karena kita tahu Moeldoko saat ini menjabat sebagai KSP. Bukan hanya sejalan, tetapi menjadi orang penting istana yang suaranya didengarkan.
Tinggal saja apakah rezim ini mau bersikap arif. Memandang secara obyektif dengan mengedepankan keadilan. Melihat secara komprehensif, bahwa ini bukan hanya persoalan Partai Demokrat. Tetapi persoalan kedepan bangsa ini. Demokrasi yang dibangun akan mati ketika pemerintah bersikap mendukung hasil KLB. Karena ratusan juta pasang mata, menyaksikan dengan jelas apa yang dipertontonkan. (**)
Wassalam
