Menu

Mode Gelap
Wartawan AJNN Aceh Dilaporkan ke Polisi, Ini Sikap Tegas PJS Perhimpunan Jurnalis Siber Provinsi Lampung Resmi Dibentuk P3K Bakal Tak Diusulkan Lagi Pelajar SDN Handuyangratu Masih Belajar di Eks Balai Desa Disdikbud Persiapkan SDM Dalam Era Pembelajaran Digital

Beranda · 25 Mar 2021 19:17 WIB ·

Bukan Urusan Gue


 Bukan Urusan Gue Perbesar

Oleh : Heri Maulana

Assalamualaikum wr wb

Lampung Utara berbenah !, penggalan kalimat yang selalu digaungkan baik oleh Bupati, Budi Utomo maupun sekretaris Kabupaten, Lekok, dalam setiap kesempatan. Kalimat tersebut mengkonfirmasi, adanya sejumlah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat. Mulai dari melakukan perencanaan program, rolling kabinet, hingga dinaikannya secara signifikan Tunjangan Pejabat. Bahwa semua itu dilakukan, semata untuk melakukan pembenahan. Sehingga Lampura dapat bangkit dan megejar ketertinggalannya dari Kabupaten lain.

Petinggi Kabupaten Lampura tersebut, menginginkan terjadinya percepatan disegala lini. Baik percepatan dalam peningkatan administrasi birokrasi maupun percepatan pembangunan. Sebuah niatan luhur yang patut diapresiasi dan didukung tentunya.

Sayangnya, Pemkab setempat terlampau berkutat dengan program dan rencana kerja semata. Namun sepertinya luput untuk bersama menyatukan visi seluruh pejabat dan membangun etos kerja. Baik pejabat lama maupun pejabat yang baru ditempatkan. Sehingga orkestrasi pemerintahan, seperti berjalan tak seirama. Diantara pejabat ditenggarai mengambil langkah berdasarkan penterjemahan pikirannya sendiri. Ada yang bekerja sebatas gugur kewajiban. Bukan terbebani tanggungjawab untuk memajukan Lampura. Apalagi jika terbentur masalah yang merupakan kesalahan pejabat sebelumnya. Alih-alih memperbaiki, justru cenderung lepas tangan. Yang ada dibenaknya, “masalah itu urusan pejabat lama. Bukan urusan Gue”.

Indikasi kearah itu terlihat dengan adanya pejabat yang secara sadar atau tidak menyampaikan keluhannya. Terlebih ketika Pemkab mengambil kebijakan tak populis, refocusing anggaran.! Pandemi, membuat sebagian anggaran harus dialihkan untuk penanganan covid-19. Banyak pejabat utamanya kepala Satuan Kerja, yang mengeluhkan hal itu. Bahwa anggaran disatuan kerjanya dipangkas. Sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal. Ini hanya sebagian kecil dari indikasi yang tertangkap soal lemahnya etos kerja.

Pada satu sisi memang kegiatan tidak dapat berjalan jika didukung oleh anggaran yang memadai. Tetapi keterbatasan anggaran bukan halangan untuk dapat berbuat maksimal. Justru semakin membuatnya terpacu untuk dapat membuktikan bahwa dirinya memang patut dan layak untuk jabatan itu. Bukankah ada banyak ASN Lampura yang mumpuni, namun tidak memiliki kesempatan untuk menempati sebuah jabatan.

Realita ini mestinya sudah ditangkap oleh petinggi Lampura. Mulailah untuk menyatukan visi, berjalan beriringan berpacu melakukan percepatan. Bangun etos kerja. Bertanggungjawab bukan sebatas gugur kewajiban. Tetapi jauh dalam sanubarinya, bagaimana menjadikan Lampura menjadi lebih baik lagi. Jika etos kerja telah terbangun, maka apapun program yang dijalankan akan senada dan seirama. Dengan begitu, keinginan untuk membenahi Lampura benar-benar terwujud. Dimana pada akhirnya, percepatan pembangunan disegala lini dapat terealisasikan. (**)

Wassalam

Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

29 April 2026 - 16:10 WIB

Dibantu Malah Jadi ‘Pekara’

26 Juli 2023 - 23:31 WIB

Ditindaklanjuti Kemana ?

29 Mei 2023 - 20:02 WIB

Bertambah Kuota, Jangan Tambah Biaya Dong….

15 Mei 2023 - 21:32 WIB

PIlkades Bersumber Dari Dua Mata Anggaran

14 Maret 2023 - 20:30 WIB

Perlunya Pengawasan Pemuktahiran Data

13 Maret 2023 - 19:41 WIB

Trending di Beranda