Oleh : Heri Maulana
Assalamualaikum wr wb
Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), Study Banding dan sejenisnya, sangat familier. Utamanya dikalangan wakil rakyat.
Anggota DPRD Lampura misalnya, dalam dua bulan terakhir sudah beberapa kali melakukan itu.
Wajar, karena banyak persoalan yang tengah dibahas. Mulai dari pembahasan sejumlah Raperda, hingga pembahasan Tatib Pemilihan wakil bupati (Pilwabup).
Sebagai wakil rakyat, mereka inginkan produk yang dihasilkan benar-benar baik dan dapat bermanfaat bagi rakyat. Paling tidak bagi rakyat yang diwakili.
Itu sejatinya makna hakiki dari sebuah kegiatan yang menelan dana besar. Dana yang berasal dari rakyat yang dikumpulkan oleh negara.
Tetapi dibalik itu ada indikasi lain. Semakin banyak kegiatan semacam itu, maka semakin banyak anggaran terserap. Yang berarti kocek juga akan bertambah. Selain berkesempatan untuk berdarmawisata dengan biaya negara.
Pandangan minor tersebut didasari atas pemikiran bahwa sesungguhnya Bintek atau study banding tidak urgen. Persoalan yang ingin dibandingkan dapat dengan mudah diakses. Terlebih Pemerintah pusat selalu memberikan penjelasan pada setiap peraturan yang dikeluarkan.
Rupanya kebiasaan wakil rakyat itu mulai menular kepada Kepala Desa (Kades). Dana Desa (DD) dalam jumlah sangat besar yang diterima ‘menggoda’ untuk melakukan hal serupa. Mengusulkan kegiatan Bimtek dan study banding keluar daerah. Meskipun kegiatan dimaksud sifatnya tidak diwajibkan.
Walaupun kita juga harus mengedepankan pikiran positif. Bahwa dengan kegiatan dimaksud, para kades dan wakil rakyat akan semakin cerdas. Memiliki wawasan luas, tidak hanya terkungkung di Lampura saja. Dengan begitu kedepan Lampura akan semakin baik dan maju. Tetapi, jika tetap dalam kondisi yang sama terlebih semakin terbelakang, maka segala bimbingan dan study banding itu, hanya sebatas menghamburkan uang negata. (**)
Wassalam
