Oleh : Heri Maulana
Assalamualaikum wr wb
KOTABUMI —Kabupaten Lampung Utara (Lampura) genap berusia 75 tahun. Dalam kurun waktu 75 tahun tersebut, Kabupaten tertua di provinsi Lampung ini, mampu membangun dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan yang sangat kuat. Hal ini menandakan masyarakat Lampura, mampu mewujudkan makna filosofis semboyan daerah “Ragem Tunas Lampung”.
Tentu saja banyak harapan terhadap Kabupaten Lampura, untuk menjadi sebuah daerah yang maju dan sejahtera. Paling tidak Lampura dapat berdiri sejajar dengan Kabupaten lain. Hanya saja, harus disadari membangun sebuah daerah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan proses panjang dan berkelanjutan, bahkan harus diuji dengan berbagai dinamika kehidupan. Seperti ujian yang dihadapi saat ini, dimana pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk melanda daerah kita.
Bukan hanya harus mempersiapkan program penanganan covid-19, tetapi juga harus mempersiapkan dana. Walhasil Pemerintah setempat menerapkan kebijakan refocusing anggaran. Hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus merelakan anggarannya dipangkas. Imbasnya, sejumlah kegiatan terpaksa ditunda atau ditiadakan.
Pada sisi ini, ada banyak program yang tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Termasuk pembangunan fisik, yang biasanya secara rutin dilaksanakan. Utamanya menyangkut pemeliharaan. Akibatnya, banyak bangunan fisik seperti gedung dan jalan yang rusak. Namun pemerintah Kabupaten Lampura tidak dapat melakukan perbaikan. Pemkab Lampura hanya mengandalkan pembangunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kondisi ini membuat ketidakpuasan publik. Tudingan miring dilontarkan pada Pemrintah. Mereka menilai rezim pemerintah daerah kali ini tidak becus dalam bekerja. Seperti yang dilontarkan oleh Pemuda Pemudi Lampung Utara (PPLU) yang menggelar aksi di gedung DPRD setempat. Persis ketika tengah berlangsung Rapat Peripurna Istimewa peringatan HUT Lampura ke-75.
Sebuah kado pahit disela-sela acara yang sangat sakral. Namun itu sebuah sikap yang wajar. Sebagai anak bangsa menginginkan daerahnya maju dan sejahtera. Sementara dalam pandangan mereka Lampura diusianya yang sudah cukup matang, jauh dari kemajuan dan masih masuk dalam kabupaten termiskin.
Ini merupakan cambuk keras bagi pemerintah. Apalagi yang disampaikan merupakan fakta yang tak terbantahkan. Lampura yang sudah menghasilkan anak dan cucu, kabupaten-kabupaten pecahan Lampura, justru stagnan dan tampak tidak berkembang. Sementara cucunya seperti Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Pesisir Barat terlihat jauh lebih maju. (**)
Wassalam
