Oleh : Heri Maulana
Assalamualaikum wr wb
DPC PKB Lampung Utara (Lampura) dalam pusaran konflik. Semakin meluas dengan ramai-ramai, calon pengurus partai besutan Gusdur itu mengundurkan diri. Padahal mereka belum resmi dinobatkan sebagai pengurus. Sebab struktur Kepengurusan DPC PKB baru berupa draf, belum di tuangkan dalam Surat Keputusan (SK), Apalagi dilantik atau dikukuhkan.
Tanda-tanda konflik sejatinya telah dimulai sebelum dilaksanakannya Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Lampura pada 6 Maret 2021 lalu. Semakin jelas, ketika Muscab yang digelar di Kabupaten Lampung Timur itu, berujung deadlock.
Namun sebagai partai politik yang berbasis Islam, konflik ditubuh DPC PKB Lampura diredam dengan mengupayakan lankah Tabayyun. Pada tabayyun yang dilakukan, terjadi kesepakatan antara petinggi DPW PKB Lampung dengan sejumlah tokoh PKB Lampura. Termasuk kesepatan DPC PKB Lampura dinakhodai Soni Setiawan, dengan dibantu oleh jajaran pengurus DPC PKB Lampura periode 2021-2026. Nama-nama yang masuk dalam struktur kepengurusan juga sudah disepakati dan masuk dalam draf SK Kepengurusan.
Sebelum SK Kepengurusan DPC PKB disahkan, beradar informasi bahwa DPW merubah draf yang sudah menjadi komitmen bersama. Nama-nama sejumlah calon pengurus tidak ada lagi ada. Diganti dengan sosok lain diluar yang telah disepakati. Utamanya pada jabatan Sekretaris, Bendahara, wakl ketua dan jabatan lainnya.
Ini yang membuat calon pengurus meradangnya. Bukan lagi soal jabatan, tetapi itikat baik DPW PKB yang tergerus. Seolah DPW PKB Lampung hanya melepas ‘balak’ saja. Ketika konflik terjadi pasca Muscab, mengelus beberapa pengurus yang terbilang vokal. Mereka kemudian diiming-imingi jabatan dalam struktur kepengurusan. Tetapi kemudian, setelah semuanya terkendali dan situasi kondusif merubahnya begitu saja Kepengurusan sesuai yang dikehendaki mereka.
Memang prilaku semacam ini pada partai politik, menjadi hal yang biasa. Menghalalkan segala cara demi untuk mencapai tujuan. Meskipun diketahui akan ada konsekwensi logis atas prilaku tersebut. Kepercayaan yang tergerus, hingga membuat parpol ‘jungkir balik’ untuk mempertahankan eksistensinya. Kondisi parpol yang kritis itu, pada akhirnya tidak mampu bertahan. Lantaran rendahnya elektabilitas yang bermuara pada tidak terpenuhinya elektoral pada syarat tertentu. Lalu parpol itu tinggal nama dan meleburkan diri pada parpol lain, atau membentuk parpol baru.
Dilain pihak, parpol juga mesti melihat situasi dan posisi yang menguntungkan. Sehingga hal yang mestinya dihindari terpaksa dilakukan. Kucuran keringat dari mereka mencoba membangun dengan sebuah pengabdian tanpa batas pada parpol, tidak lagi menjadi sebuah ukuran. Parpol akan berhitung secara matematis, mana yang lebih menguntungkan. Maka tidak lagi berlaku sebuah komitmen !. Semua bisa dengan mudah dikorbankan !. Terpenting apa yang menjadi tujuan dapat tercapai (**)
Wassalam
