KOTABUMI: Warga Desa Bandar Putih, Kecamatan Kotabumi Selatan aksi protes, dengan menyetop perkerjaan drainase berada di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) desa setempat, Minggu, 28 November 2021. Buntut kekesalan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan proyek pusat itu karena dinilai kualitas buruk.
Mereka mempertanyakan tam kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan mekanisme (juklak/juknis) lainnya dalam aturan, seperti papan informasi, perlengkapan pekerja (APD). Sehingga mereka mempertanyakan keberadaan proyek dianggap siluman itu, meski berada tepat dipinggir jalan lintas tersebut.
Nampak puluhan warga, mulai dari tokoh pemuda dan masyarakat mendatangi tempat pekerjaan itu. Mereka menyetop pekerja yang sedang melaksanakan pembangunan pasangan mortal dijalan negara tersebut. Mereka mengancam akan melaksanakan aksi lebih besar lagi bila keinginannya tak diindahkan pengusaha melakukan pekerjaan itu.
“Ini sama saja melukai hati masyarakat, karena kenapa? Semuanya menggunakan uang kami, jadi kami berhak juga mengawasi sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah,” ujar salah seorang peserta aksi protes, Agus (Glr. Gustiyang Agung), sekaligus tokoh masyarakat setempat dilokasi aksi pagi.
Mereka menilai sejak pengerjaan, baik itu pengawas maupun konsultan tidak pernah dilokasi apalagi sampai bicara pada pekerja disana. Sehingga mempertanyakan kesesuaian pekerjaan, mulai dari material, adukan sampai kepada pengerjaan. Dan nampak hanya pasir dari adukan semen itu ditunjukkan dari hasil pekerjaan.
“Ini adukannya apa, dapat dilihat sendiri babg dengan mata telanjang antara semen dan pasir hanya satu sak (50 kg) dengan pasir sebegitu banyak. Setumpukan besar ini,” terang tokoh adat masyarakat itu.
Begitu pun dengan masalah papan informasi, sebagai dukungan masyarakat mendukung program pemerintah. Yakni bersama-sama mengawasi hasil pembangunan, hingga dapat dinikmati lama oleh masyarakat.
“Kalau tidak bagus, bagaimana akan tahan lama. Dan satu lagi, seperti apa bentuk pengawasan masyarakat bila tidak ada papan informasinya. Ini semuakan berasal dari uang rakyat, dan bentuk dukungan kita ya begini salah duanya,” sergahnya.
Disisi lain, tokoh pemuda, Adi berujar bahwasanya aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan pekerjaan (rekanan) dalam pemasangan mortal jalan tersebut. “Semua disini adalah warga Bandar Putih, mulai tokoh pemuda, masyarakat sampai kepada tokoh adat ikut dalam aksi ini. Demi menyuarakan isi hati masyarakat, agar pembangunan berada didesanya dapat baik. Sebab, mereka membutuhkan sarana itu, sebagai saluran drainase warga kita,” ujarnya pria muda yang saat ini menjabat Ketua Karang Taruna disana.
Sehingga mereka menyesalkan itu, bila sampai tidak diakomodir maka pekerjaan tidak dapat dilanjutkan kembali. Mereka memberi waktu tiga hari, bila tidak akan melaksanakan aksi yang lebih luas lagi. Sampai saat ini beberapa diantaranya masih berjaga disana, tanpa melakukan aksi perusakan yang menyebabkan pekerjaan terganggu.
Sebelumnya, pekerja pembangunan Drainase itu mengeluhkan harga upah diterima. Sebab, menurut pengakuan mereka hanya mendapat upah Rp 50.000/M3 yang dalam sehari pendapatan Rp 100.000.
Selain itu, para pekerjanya disana tak mendapatkan perlengkapan APD sebagaimana diatur dalam pelaksanaan pekerjaan, apalagi saat ini pendemi sehingga tak memakai saat bekerja. Bahkan diantaranya menggunakan perlengkapan pribadi sekenanya.
“Kalau pakaian itu tidak ada, sepatu yang dipakai ini memang milik pribadi karena beli sendiri. Selebihnya tak ada, kami mempersiapkannya sendiri,” ujar salah seorang pekerja, Ramlan dilokasi pekerjaan berada dekat gerbang masuk Kotabumi desa setempat, Minggu, 28 November 2021.
Mereka mengaku bahwasanya pekerjaan dilakoni tersebut hanya untuk mengisi kekosongan saja, karena upah yang mereka dapat tak sebanding dengan pekerjaan biasa dilakoni. Yakni tukang bangunan, namun hal itu tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kalau ada yang menawari pekerjaan lain, pasti kami tidak disini. Tapi sekarang sedang sepi order, sehingga memilih disini dengan bayaran Rp 50/m untuk siring pasang ukuran 90. Dengan lebar permukaan 90 cm, lantai 50 cm, ketebalan dinding 20 cm, kedalaman lantai 4 cm, topi 20cm,” terangnya.
Dengan adukan bervariasi, 1:4 dan 1;3, pengerjaan itu dilakukan sepanjang lebih dari 900 m. Mulai dari Simpang Surabaya sampai depan areal pemakaman warga disana, melintasi gerbang masuk kepusat Kotabumi. 
“Kalau dihitung-hitung ya bang rugi kami ini, tapi bagaimana lagi kondisinya begini,” timpal pekerja lainnya, Burhan. Yang mengaku pakaiannya ada, namun karena basah terkena hujan sehingga tak dipakainya bekerja. Meski seharusnya dipakai, apalagi itu berada tepat pinggir jalan lintas.
Informasi dikumpulkan, ternyata pengerjaan itu dilakukan hanya melalui gambar tanpa mengetahui pasti spek pekerjaan. Dan mereka bekerja dilapangan tidak mengetahui detail harga satuan (HOK), hanya tahu dibayar dengan kontrak bervariasi Rp400 ribu/m3 – Rp490 ribu/m3.
“Kalau kami hanya upahan (subkon) bang kepada perusahaan yang mengerjakan (rekanan), mortal pasangan batu dengan panjang 900 m lebih type 90 Bekerja hanya diberi tahu gambar serta tak mengetahui nilai kontrak sesungguhnya. Dan disini kita bekerja dengan orang lain sesuai dengan kesepakatan dibuat,” ujar salah seorang subkon asal Way Kanan, Lampung, Usuf.
Dan ia tak dapat menyebutkan secara rinci jenis maupun nilai dari pekerjaan itu. Sebab, hanya mendapatkan gambar dan nilai pekerjaan dari pihak ketiga dengan harga Rp 400 ribu/M3. Dan menyebut itu hanya pas-pasan dari jasa pemasangan, material dan penunjang pekerjaan lainnya.
Padahal itu jelas program pusat yang mengacu kepada standarnya ditentukan, namun dilapangan dipihak ketigakan lagi dengan kontrak asalan. Dan hari ini dikabarkan warga menolak secara keras melalui aksi dilapangan, memberhentikan pekerjaan karena dinilai tidak baik.
“Padahal kalau mau pakai logika, untuk jalan kabupaten saja dengan type 60 panjang 400 itu lebih dari Rp 200 juta nilai kontrak. Nah ini, panjang lebih dari 800 m type 90 nilai kontraknya sama dengan milik pemkab atau berasal dari APBD. Padahalkan jelas ini dari APBN karena orang balai yang mengawasi dan konsultan asal provinsi, jadi wajar saja bila dilaksanakan sekenanya atau asal jadi,” ujar sumber yang berkaitan dengan pekerjaan dilakukan mulai dari Terbanggi Besar, Lamteng – perbatasan Sumsel itu.
Diketahui belum selesai pekerjaan tersebut, drainase itu mulai mengalami kerusakan.
Berdasarkan pantauan dilapangan, pembangunan insfrastruktur siring pasang yang berada dijalan negara itu tampak mulai mengalami kerusakan. Meski itu masih dalam tahap pengerjaan, seperti didaerah lantai siring telah mengelupas bahkan ada genangan air karena tak mengalir. Sehingga terjadi kerusakan, sehingga masyarakat disana berharap dapat diperbaikki sebab belum dipakai.
“Harapannya ya dimaksimalkan, apalagi ini berada tepat dipinggir Jalinsum. Sebab getarannya kuat sehingga bila tidak kuat akan mengalami kerusakan akibat getaran dari kendaran yang melintas. Dan kalau diperhatikan ya semau-mau pekerjaan itu, terbukti ini sudah mulai ada yang mengelupas sehingga aor mampet tak mengalir begini,” ujar salah seorang warga disana, Fadli, Sabtu, 27 November 2021.
“Bagaimana tidak kita bilang asal jadi, bisa dilihat pekerjaannya kurang rapi dan terkesan sekenanya. Karena apa, kami melihat setiap hari. Mbok rumahnya dekat, jadi melihat terus lah”
Selain itu tidak ada papan informasi yang memuat tentang nilai pagu, jumlah pekerjaan dan waktu dibutuhkan biasanya ada serta minim rambu ditaruh dekat material meski telah menutupi badan jalan. Seperti misalnya pasir dan batu ditumpuk bahkan sampai mengganggu pengguna jalan karena memakan hampir setengah badan jalan, bahkan pada awal pengerjaan melewati garis batas membelah duanya.
“Kalau sekarang sudah mending mas, kemarin ada beberapa kali kejadi didaerah pengerjaan karena tumpukan material sampai kebadan jalan begini. Bahkan ada kabar sempat terjadi kecelakaan disini beberapa kali, dan korbannya sampai masuk rumah sakit. Pemandangan itu, hampir dapat dilihat disepanjang jalinsum mulai dari Kotabumi – Bukit Kemuning,” timpal salah seorang pengendara melintas disana, Ari.
Tampak para pekerjanya tanpa memakai pakaian APD sebagaimana diatur dalam pelaksanaan pekerjaan, apalagi saat ini pendemi. Bahkan diantaranya menggunakan perlengkapan pribadi sekenanya.
“Kalau pakaian itu tidak ada, sepatu yang dipakai ini memang milik pribadi karena beli sendiri. Selebihnya tak ada, kami mempersiapkannya sendiri,” kata salah seorang pekerja, Ramlan dilokasi pekerjaan berada dekat gerbang masuk Kotabumi desa setempat.
Mereka mengaku bahwasanya pekerjaan dilakoni tersebut hanya untuk mengisi kekosongan saja, karena upah yang mereka dapat tak sebanding dengan pekerjaan biasa dilakoni. Yakni tukang bangunan, namun hal itu tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kalau ada yang menawari pekerjaan lain, pasti kami tidak disini. Tapi sekarang sedang sepi order, sehingga memilih disini dengan bayaran Rp 50/m untuk siring pasang ukuran 90. Dengan lebar permukaan 90 cm, lantai 50 cm, ketebalan dinding 20 cm, kedalaman lantai 4 cm, topi 20cm,” terangnya.
Dengan adukan bervariasi, 1:4 dan 1;3, pengerjaan itu dilakukan sepanjang lebih dari 900 m. Mulai dari Simpang Surabaya sampai depan areal pemakaman warga disana, melintasi gerbang masuk kepusat Kotabumi.
“Kalau dihitung-hitung ya bang rugi kami ini, tapi bagaimana lagi kondisinya begini,” timpal pekerja lainnya, Burhan. Yang mengaku pakaiannya ada, namun karena basah terkena hujan sehingga tak dipakainya bekerja. Meski seharusnya dipakai, apalagi itu berada tepat pinggir jalan lintas. (rid)
