KOTABUMI–-Ternyata masih ada Kepala Sekolah (Kepsek), baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lampung Utara (Lampura), yang menunggak dalam pembayaran pajak Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bahkan persoalan pajak BOS, pada tahun 2021 lalu sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak ingin hal itu terulang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampura, mengirimkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh Kepsek untuk taat dalam membayar pajak BOS.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara, Matsoleh melalui Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, Merlyn Sofia, menyatakan jika SE dimaksud bukan hanya ditujukan kepada sekolah yang sempat menunggak pajak dimaksud saja. Melainkan perintah melalui SE itu ditujukan juga pada seluruh sekolah yang ada. Dengan demikian, tak akan ada temuan serupa di masa mendatang.
Merlyn menegaskan, jika persoalan pajak BOS itu tidak melibatkan pihak Disdikbud. Sebab pajak itu langsung dibayarkan oleh masing – masing sekolah. Besaran pajak sendiri bervariasi tergantung dengan barang yang dibeli.
Ditambahkannya, jika sekolah yang menunggak pajak pada tahun 2021 lalu sebanyak 40 sekolah. Terdiri dari SD dan SMP. “Mudah-mudahan dengan adanya SE itu, tidak ada lagi sekolah yang menunggak pembayaran pajak BOS,” pungkasnya (her)
