KOTABUMI—Pro kontra soal kebijakan, terlebih menyangkut sebuah perubahan tentu ada konsekwensi logis. Bagaimanapun sebuah perubahan akan menjadi perdebatan bagi yang menerima dan menolak. Ketika larut dalam perdebatan itu, maka perubahan yang akan dilaksanakan menjadi terhambat. Karenanya kebijakan terhadap sebuah perubahan harus tetap dilaksanakan meskipun diantaranya ada penolakan dan kriikan. Inilah langkah yang diambil oleh Agung Ilmu Mangkunegara. Meskipun ditahun politik menjelang dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kebijakan yang diambil tidak populis bahkan dapat menurunkan elektabilitas, namun demi kepentingan masyarakat dan melakukan perubahan dikabupatan Lampung Utara (Lampura), kebijakan itu tetap dilakukan. “Harus kita akui, pak Agung mengabaikan populeritas dan elektabilitasnya, demi untuk melakukan perubahan di Lampura. Ia tetap berjalan membangun kabupaten ini meski kritikan dan penolakan mewarnai kebijakannya,” ujar Saeri, mantan anggota DPRD Lampura, kemarin (6/12).(her/rid)
Selengkapnya,baca edisi cetak 7 Desember 2017
