Oleh: Hery Maulana (Plt Pimred Radar Kotabumi)
Assalamuailakum Wr Wb
Minimnya lapangan pekerjaan, membuat ribuan warga Lampung Utara harus mengadu nasib di negeri orang. Walau pekerjaan yang didapat, terkadang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Bahkan gaji yang diperoleh, jauh dari harapan. Namun dari pada menganggur, pekerjaan itu tetap mereka ambil.
Memang ada diantaranya yang sukses dan mampu menopang perekonomian keluarga. Namun lebih banyak yang hanya pas-pasan, cukup hanya untuk bayar kontrakan dan makan seadanya. Adapula yang ‘terdanpar’ dalam kehidupan tidak menentu. Demikian pula yang harus kembali pulang ke kampung halaman, lantaran tidak memperoleh pekerjaan.
Inilah potret para pencari kerja (Pencaker). Tidak hanya yang berasal dari Lampura, tetapi juga daerah lainya. Sebuah kondisi yang mestinya di ‘urus’ secara serius oleh Pemerintah. Apalagi dalam setiap tahapan Pemilu, Pilpres dan Pilkada, soal lapangan pekerjaan menjadi ‘jualan politik’.
Namun kenyataannya, lapangan pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Masyarakat, utamanya yang baru lolos SMA/SMK, terombang-ambing dalam ketidak pastian. Melanjutkan kuliah, tidak ada biaya. Mendaftarkan diri sebagai abdi negara, tidak lolos. Kemampuan akademik yang biasa saja, tidak menopang untuk itu. Konon juga, masih adanya praktek ‘main sabun’ untuk dapat lolos mengikuti seleksi penerimaan abdi negara disejumlah Kementrian. Walau fakta ini, sulit untuk dibuktikan kebenarannya.
Realita ini semakin membuat penumpukan jumlah penangguran setiap tahunnya. Bayangkan, dengan puluhan SMA/SMK negeri dan swasta yang meluluskan ratusan siswanya setiap tahun. Maka ribuan lulusan itu, akan menjadi Pencaker baru. Sementara pemerintah daerah, terkesan abai dengan kondisi ini. Investor yang masuk dan mengeruk keuntungan dari daerah setempat, juga memperkerjakan warga lokal sangat terbatas. Itupun untuk sebuah pekerjaan kasar. Sementara dalam administrasi, apalagi memiliki jabatan, umumnya mengambil dari ‘konco-konco’ mereka sendiri.
Pemerintah Daerah juga acuh dengan situasi ini. Lengkap sudah. Abai dengan nasib lulusan sekolah, juga tidak tegas dengan investor. Tidak ada jalan lain, selain menjadi Pencaker, mengadu nasib dinegeri orang. Padahal ada banyak kesempatan yang bisa dilakukan pemerintah setempat. Melalui Dinas Koperasi dan UKM misalnya, membuat program usaha mandiri yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian memberikan aturan yang ketat untuk setiap investor yang masuk, wajib mempekerjakan warga setempat. Tetapi harus dilakukan dengan serius, bukan hanya sebatas basa-basa, dan ‘polosen’ untuk menarik simpati. (**)
wassalam
