KOTABUMI—Pernyataan bupati Lampung Utara(Lampura) soal kesulitan daerah membayar dana PHO rekanan, lantaran keterlambatan pemerintah provinsi Lampung membayar Dana Bagi Hasil (DBH) terus menuai kritik. Kali ini datang dari M.Yusrizal, S.T., Wakil Ketua II DPRD Lampura.
Ketua DPC Partai Demokrat Lampura ini, meminta kepada sejumlah pihak untuk berhenti menyudutkan Pemerintah Provinsi(Pemprov) Lampung terkait berbagai persoalan keuangan yang terjadi di Lampura. “Berhentilah mengkambinghitamkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terkait persoalan keuangan yang terjadi di Lampura,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, kamis(21/12).
Menurut Yusrizal, selama ini persoalan yang menyangkut keuangan di Lampura, selalu dikaitkan dengan keterlambatan pembayaran DBH Provinsi. Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara, bahkan mengajak masyarakat untuk mendemo pemerintah provinsi terkait keterlambatan DBH tersebut. Kesan yang dimunculkan, seolah tidak dapat terbayarnya dana PHO, sertifikasi guru dan sejumlah persoalan keuangan lainnya, disebabkan pemerintah provinsi Lampung belum mengucurkan DBH. ” Ini perlu saya luruskan, jika kesulitan keuangan di Lampura baik untuk membayar rekanan, serifikasi guru dan honor jumlahnya mencapai angka sekitar Rp 200 Miliar. Sementara sisa DBH yang belum dibayar hanya kisaran Rp.24,9 miliar. Bukan Rp 65 Miliar,” terangnya.(her/rid)
Selengkapnya,baca edisi cetak 22 Desember 2017
