Oleh : Hery Maulana
Assalamualaikum wr wb
Belakangan perhatian pemerintah Kabupaten Lampung Utara terkait penanganan Covid-19 di Lampura, cenderung menurun. Padahal angka penambahan kasus positif terus bertambah.
Indikasi menurunnya perhatian pemerintah tersebut terlihat dengan penurunan aktivitas tim Satuan Tugas atau Gugus Tugas. Posko yang disediakan, selalu lengang. Awak mediapun mulai kesulitan sekedar untuk memperoleh informasi soal Covid-19. Siapa yang sesungguhnya bertindak sebagai jurubicara yang dapat dimintakan keterangan resminya juga semakin tidak jelas.
Sementara soal tindakan yang diambil juga menjadi kabur. Dari sejumlah pasien yang terus bertambah, rata-rata melakukan isolasi mandiri dikediaman masing-masing. Tanpa ada pemantauan yang ketat apalagi memberikan perawatan medis yang diperlukan. Lalu lokasi karantina yang tersedia, seperti di Islamic Center tidak lagi tampak sebagaimana lokasi karantina yang disediakan pemerintah. Berapa yang masih dirawat disana saja dan bagaimana kondisinya, nyaris tidak diketahui publik.
Padahal pandemi ini masih terus berlangsung. Harusnya pemerintah bukan hanya menempatkan perhatian penuh dalam hal penanganan, tetapi juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat soal Covid-19. Sebab sejauh ini, pemahaman masyarakat soal covid-19 masih sangat terbatas. Sehingga ketika dilakukan tindakan kerap terjadi perlawanan. Masyarakat sangat awam dengan telaah medis dan menganggap dirinya tidak terpapar. Sehingga ketika dilakukan tindakan medis, merasa diperlakukan tidak dengan mestinya.
Disisi lain, secara nasional banyak pemberitaan terkait prilaku oknum disejumlah Rumah Sakit. Memanipulasi data dan memanfaatkan pasien covid-19 untuk keuntungan tertentu.
Praktis ketika ada sedikit yang dirasakan janggal, pasien merasa dirinya diperlakukan tidak semestinya. Seperti yang dialami Syarifudin yang dirawat di RSD Ryacudu Kotabumi. Dirinya dirawat dengan diagnosa awal Demam Berdarah Dengue (DBD). Lalu tim medis mencurigai bahwa dirinya terpapar. Karenanya dilakukan Rapid tes dan dinyatakan reaktif dan diisolasi. Sebuah tindakan yang sejatinya merupakan SOP RSD untuk pasien yang dicurigai Covid-19. Sambil menunggu hasil Swab tes atau tes usap untuk memastikan apakah dirinya positif atau tidak. Sebab Rapid tes tidak dapat menjangkau itu.
Namun lantaran pemahaman soal Covid-19 yang sangat terbatas, pasien ini merasa status penyakitnya direkayasa. Mengapa dirinya harus diisolasi sementara hasil swab belum keluar. Apalagi kemudian dirinya mendapatkan hasil swab menunjukan bahwa ia negatif covid-19. Wajar jika kemudian ia merasa telah dipermainkan oleh pihak RSD. Ada dugaan RSD Ryacudu sengaja mengisolasi dirinya dengan dugaan Covid-19 untuk sebuah keuntungan tertentu. Padahal belum tentu demikian, karena hasil swab tes baru bisa diterima RDS beberapa waktu kemudian. Jika pasien tidak diisolasi berpotensi menularkan pada orang lain. Karenannya sesuai SOP pasien diisolasi.
Nah kejadian ini menunjukan, bagaimana buruknya penanganan Covid-19 di Lampura. Pemerintah tidak memberikan sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat tidak memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Sehingga masyarakat tetap dengan pemikiran sederhananya. Sebuah pemikiran apa adanya sesuai dengan realita yang ada. Meski pemikiran itu bisa jadi salah. (**)
Wassalam
