Oleh : Hery Maulana
Assalamualaikum Wr.Wb
Jumlah vaksin yang diterima Kabupaten Lampung Utara (Lampura), masih sangat jauh dari kebutuhan. Untuk tahap pertama saja, Lampura hanya menerima 2.553 vaksin covid-19 untuk tahap pertama. Jumlah tersebut hanya mencukupi untuk tenaga kesehatan (nakes). Padahal yang memerlukan vaksin tersebut masyarakat secara keseluruhan termasuk TNI dan Polri.
Masalah lain yang bakal muncul adalah kemungkinan terjadi keterlambatan pengiriman. Potensi itu cukup besar, lantaran ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus terpenuhi dalam setiap pengiriman. Termasuk ketersediaan tempat penyimpanan. Karena vaksin harus terjaga dalam suhu tertentu.
Potensi terjadinya keterlambatan pengiriman vaksin itulah yang kemudian ditangkap oleh Bupati Lampura Budi Utomo. Padahal vaksin tersebut sangat diperlukan bagi warga Lampura. Selain untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19, vaksin juga diyakini akan mempercepat pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi. Ketika vaksin dapat mengatasi covid-19, maka pandemi akan segera berakhir. Dengan demikian warga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya sebelum pandemi terjadi.
Lantas Bupati memberanikan diri, untuk melakukan pembelian vaksin secara mandiri. Tentu dengan terlebih dahulu membahasnya bersama legislatif. Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Karena untuk pembelian vaksin dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sementara Kabupaten Lampura, masih bertumpu pada kucuran dana dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Sebab Kabupaten ini, hanya mampu menhasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kisaran Rp.100 Miliar setiap tahunnya.
Disisi lain, Lampura juga tengah terpuruk dari sisi keuangan. Beban APBD semakin berat dengan banyaknya tunggakan yang harus terbayarkan. Itu masih harus pula dibebani dengan anggaran penanggulangan covid-19. Hingga Pemkab Lampura mengambil kebijakan harus merefokusing anggaran pada setiap Satuan Kerja.
Dengan realita ini, rasanya mustahil Pemkab Lampura akan mampu membeli vaksin secara mandiri. Lebih baik Pemkab Lampura fokus untuk mengawal pendistribusian vaksin dari pemerintah pusat. Agar vaksin yang diterima jumlahnya mencukupi dan waktu pengirimannya sesuai dengan yang diinginkan. (**)
Wassalam
