KOTABUMI-Setelah digelar Musyawarah Rencana Pembangunan(Musrenbang) tingkat Kecamatan beberapa waktu lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Kabupaten Lampung Utara(Lampura) menggelar Konsultasi Publik.
Konsultasi Publik diadakan untuk menerima masukan dan saran penyempurnaan terhadap rancangan awal yang sudah disusun, untuk disempurnakan.
Sehingga nantinya menjadi masukan dalam Forum Gabungan SKPD dan menjadi bahan dalam Musrenbang RKPD.”Ada tiga Materi dalam pokok bahasan utama. Mulai dari Indikator Makro, Proyeksi keuangan dan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan untuk tahun 2022,”tutur Kepala Bappeda Lampura Andi Wijaya saat diwawancarai Awak Media.
Di tahun 2022 terus Andi, masukan kursial dari Publik yang diberikan yakni, konteks satu sesuai dengan tema RKPD terkait dengan optimalisasi potensi sektor strategis.
Tidak hanya di sektor unggulan saja, namun juga ada sektor pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya.
Namun dalam masa Pandemi covid-19 ini Pemkab Lampura tengah fokus juga membahas masalah penangangan Covid-19.”Yang menarik lagi muncul dalam diskusi ini yakni pengembangan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat.
Sehingga kita berharap meski ekonomi Nasional kita turun jatuh cukup drastis, kita bisa tetap eksis dan bertahan dengan kondisi yang ada,”harapnya.
Pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Lampura tambah Andi, tahun 2022 bertujuan untuk menampung saran dan masukan seluruh pihak yang berkepentingan.
Baik masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemkab Lampura dan merumuskan Rancangan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022.”Hal ini sesuai dengan amanat dalam UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri No. 86/2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,”paparnya.
Ditempat yang sama Sekkab Lampura H. Lekok saat membuka acara menjelaskan, pelaksanaan konsultasi publik merupakan wahana sekaligus upaya pemerintah daerah untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pembangunan sejak tahap awal perencanaan.
Baik dalam pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif dalam rangka pemenuhan prinsip-prinsip good governance.”Saya juga berharap kepada seluruh peserta rapat untuk memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan saran dan masukan yang konstruktif untuk kemajuan Kabupaten Lampura,”harap Lekok.(ria/her)
