Oleh : Heri Maulana
Assalamualaikum wr wb
Siapa yang akan menempati kursi wakil bupati Lampung Utara (Lampura), mulai mengkerucut. Setidaknya itu tergambar dari pernyataan petinggi partai Pengusung Agung-Budi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu. Yakni Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Koalisi partai inilah yang nantinya akan mengusulkan dua nama untuk dipilih oleh DPRD setempat.
Partai Nasdem, terang-terangan menyebut nama Imam Syuhada. Ketua DPD Partai Nasdem Lampura ini dinilai pantas untuk menduduki kursi tersebut. Anggota DPRD Provinsi Lampung itu dinilai cakap. Mantan anggota DPRD Lampura tersebut, merupakan putra asli Lampura yang kiprahnya didunia politik tidak diragukan. Track record yang bersangkutan dalam perpolitikan juga nyaris tanpa cela. Wajar jika kemudian Partai Nasdem mendapuknya sebagai calon yang bakal diusulkan pada koalisi partai pengusung.
Begitu pula dengan Partai Gerindra yang memastikan mencalonkan Pattimura dan PKS yang mengusulkan Agung Utomo. Keduannya memang bukan merupakan orang baru dalam kancah politik. Kiprah keduanya juga tidak diragukan.
Tinggal PAN yang masih malu-malu untuk menyebutkan nama. Meski desas desus menyebutkan nama Darwin Hifni mantan ketua DPD PAN Lampura, yang bakal diusulkan partai tersebut.
Masalahnya adalah, ketika masing-masing parpol keukeh dengan calon yang diajukan, maka akan terjadi deadlock. Kesepakatan untuk melahirkan dua nama yang akan diusulkan pada DPRD, akan menemui jalan buntu. Ini sangat berpotensi menyebabkan waktu diselenggarakannya Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) oleh DPRD molor dari yang dijadwalkan. Dengan begitu akan semakin lama kursi wabup Lampura dapat terisi. Bahkan dimungkinkan, kursi tersebut tidak akan terisi sampai periode kepemimpinan berakhir.
Karenanya harus ada win-win solusi. Koalisi parpol harus berfikir arif dan dewasa. Tidak mempertahankan ego, keukeh dengan kadernya yang diusulkan. Demi kepentingan Lampura, ego tersebut harus disingkirkan. Mulailah menelusuri, siapa yang lebih mungkin dan dapat diterima oleh bupati Lampura Budi Utomo. Sebab bagaimanapun, toh yang akan ‘memakainya’ bupati. Jangan sampai terjadi ‘kawin paksa’. Karena inilah yang disejumlah tempat menyebabkan perpecahan dan terbelahnya birokrasi. Dimana pada akhirnya mengganggu jalannya roda pemerintahan dan muaranya rakyat jualah yang dirugikan. (**)
Wassalam
