Oleh : Heri Maulana
Assalamualaikum wr wb
Program-program sosial kemasyarakatan yang digulirkan pemerintah sangat baik pada bagian hulu. Mulai dari regulasi hingga anggaran yang digelontorkan. Namun realitanya, terdapat banyak kendala pada bagian hilir. Utamanya kepada masyarakat yang semestinya menjadi prioritas utama dari program tersebut. Mereka yang berhak menerima, justru luput dari bantuan. Sementara yang terbilang mampu bahkan mampu malah menikmati.
Persoalan dibagian hilir ini bukan semata unsur kesengajaan. Seperti ada main antara petugas lapangan dengan Dinas terkait. Tetapi justru yang lebih mendominasi adalah persoalan data. Data yang dimiliki Dinas terkait tidak sinkron dengan realita dilapangan. Ini disebabkan, data yang dipergunakan belum diupdate. Melainkan data lama yang sudah mengalami banyak perubahan. Mereka yang kehilangan pekerjaan dan bangkrut, misalnya. Waktu pendataan dilakukan, mereka masih masuk katagori sejahtera. Namun pandemi, memaksa mereka kehilangan segalanya dan jatuh miskin.
Itu salah satu contoh data yang tidak lagi akurat dan mesti diperbaiki. Jika tidak maka jaring pengaman sosial akan menjadi jebol. Mereka yang mestinya disantuni luput dari bantuan yang digulirkan.
Haru ada langkah kongkrit untuk memperbaiki itu. Sehingga dapat mempercepat pelayanan penanganan kesejahteraan sosial. Disamping itu secara periodik harus dilakukan monitoring dan evaluasi(monev), terkait verifikasi dan validasi(verival) Data Terpadu Kesejahtaraan Sosial(DTKS) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu(SLRT).
Dengan begitu segala program kesejahteraan sosial dapat benar–benar dilaksanakan dan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi. Sehingga program akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. (**)
Wassalam
