Assalamualaikum Wr.Wb
Oleh : Hery Maulana
Medio Mei lalu, RSUD Ryacudu Kotabumi ramai diperbincangkan. Ini lantaran rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara itu, nyaris tidak dapat beroperasi. Bukan hanya lantaran ketersediaan obat dan peralatan medis lainnya yang menipis, tetapi juga sejumlah dokter utamanya dokter spesialis mengancam mogok kerja. Belum lagi, puluhan tenaga medis melakukan unjuk rasa. Semua lantaran sudah berbulan tidak menerima insentif. Kala itu RSUD Ryacudu mengalami krisis multidimensi, yang membuat pelayanan menjadi tidak optimal.
Pemerintah lalu mengambil kebijakan membenahi manajemen RSUD Ryacudu. Kemudian mengangkat almarhumah dr. Sri Hartati sebagai direktur menggantikan Pelaksana Tugas (Plt) direktur dr Syah Indra Husada Lubis. Terang saja dr Sri, harus pontang panting melakukan pembenahan. Bahkan untuk ketersediaan obat-obatan, dr Sri ‘meminjam’ pada RS Hi. Yusuf milik orang tuanya. Sayang, ketua IDI Lampura itu tutup usia. Perjuangannya membantu warga yang terpapar covid-19 harus terhenti. Ia terjangkit dan setelah enam hari menjalani perawatan, pada 10 Juli lalu, beliaupun berpulang.
Demikian singkatnya dr. Sri menjabat, terang saja belum dapat mengeluarkan RSUD dari krisis multi dimensi itu. Pemerintahpun kemudian mengambil sikap dengan memberikan suntikan dana yang berasal dari pada Perubahan APBD 2021 sebesar Rp. 3,4 miliar. Suntikan dana itu akan dilanjutkan pada APBD tahun 2022 sebesar Rp.11 Miliar.
Atas suntikan dana itu pihak manajemen bukannya membayar atau mencicil hutang atau tunggakan pada penyedia obat yang besarnya mencapai Rp.11 Miliar. Begitu juga tunggakan pembayaran jasa pelayanan, tetapi justru merehabilitasi gedung. Sebagian memang untuk membeli obat–obatan dan belanja medis habis pakai.
Padahal sangat prioritas adalah membayar tunggakan-tunggakan itu. Pihak penyedia obat jelas akan kembali mensuplay obat-obatan jika tunggakan dibayar atau paling tidak dicicil. Sementara tenaga media, akan kembali bersemangat untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Sebab apa yang menjadi haknya sudah dibayarkan. Dari pada harus memaksakan diri melakukan rehabilitasi gedung yang sejatinya masih cukup layak (**)
Wassalam
