Assalamualaikum Wr.Wb
Oleh : Hery Maulana
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lampung Utara, berakhir sudah. Sebanyak 141 desa, telah memiliki calon pemimpin desanya. Secara demokratis, lewat pemilihan secara langsung.
Secara umum, Pilkades yang digelar, berlangsung lancar, aman dan kondusif. Menunjukan bahwa demokrasi diwilayah pedesaan, justru lebih baik. Jika dibandingkan dengan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkades). Peningkatan suhu politik begitu terasa. Bahkan rakyat terkotak dan terbelah untuk waktu yang lama. Gesekan antar pendukung, kerap menjadi dan menjadi sangat umum. Malahan disejumlah wilayah, sempat terjadi bentrok antar pendukung, hingga pengrusakan fasilitas umum.
Padahal jika bercermin pada Pilkades, dinamika disekelilingnya tidaklah sekeras Pilkada. Perbedaan pilihan, hanya sampai pada saat pencoblosan. Gesekan yang terjadi juga relatif kecil dan tidak sampai berlarut. Para calon dan pendukung, saling memahami. Dimana posisi mereka. Ketika berada pada pihak yang menang, tidak euporia berlebih apalagi sampai menyinggung calon yang kalah. Sedangkan yang kalah, lebih legowo dengan hasil perjuangan yang dilakukan.
Mungkin lantaran Pilkades tidak memerlukan cost yang tinggi bagi para calon. Sehingga kekalahan yang diderita tidak sampai menguras dompet. Hal yang berbeda dengan Pilkada. Untuk dapat ditetapkan sebagai calon, biaya politik yang dikeluarkan sudah sedemikian besar. Karena ada syarat dukungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi diparlemen. Sehingga kebanyakan harus menggandeng banyak atau koalisi parpol. Tentu saja ‘tidak ada makan siang gratis’. Semua membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Lantas calon juga harus mempersiapkan alat peraga kampanye. Mulai dari pamflet, stiker, poster, spanduk dan baliho. Juga atribut lain seperti baju kaos, topi, rompi bendera dan masih banyak lagi. Lalu pengerahan massa dan panggung hiburan untuk menarik perhatian massa. Sampai disini saja, cost yang dikeluarkan mencapai puluhan miliar. Apalagi jika harus juga menggunakan cara-cara kotor. Money politic, menyuap rakyat untuk suara yang diberikan.
Mengapa negeri ini tidak menyederhanakan aturan terkait Pilkada. Sehingga cost yang dikeluarkan tidak begitu besar. Dengan begitu Pilkada dapat diikuti oleh mereka yang memililiki kualitas, meski tidak didukung oleh finansial. Bukan mereka yang berduit atau kaki tangan cukong, tetapi sejatinya tidak memiliki kafasitas. (**)
Wassalam
