Assalamualaikum Wr.Wb
Oleh : Hery Maulana
Boleh-boleh saja bupati Lampung Utara (Lampura) Budi Utomo, menyatakan serius inginkan kursi wakil bupati (wabup) terisi. Untuk menunjukan keseriusannya itu, bupati memanggil seluruh pimpinan koalisi partai politik (Parpol) pengusung. Lantas bersepakat bahwa kursi wabup Lampura harus terisi. Disini bupati jelas ingin membangun opini, bahwa dirinya serius ingin didampingi seorang wabup selama sisa masa jabatannya yang masih sekitar 3 tahun lagi itu.
Namun faktanya, jauh panggang dari api. Apa yang dilakukan bupati, tidak lebih hanya sebatas gugur kewajiban. Bahwa dirinya telah melakukan langkah kongkrit menuju proses Pilwabup. Hanya, ketidaksiapan parpol pengusung untuk menyampaikan dua nama calon yang akan dipilih. Itu yang mendasari mengapa Pilwabup belum juga digelar. Dengan demikian, kewajibannya melaksanakan perintah Undang-undang dam instruksi gubernur Lampung tentang pengisian jabaran wabup, menjadi gugur. Toh dirinya sudah melaksanakannya, namun koalisi parpol yang tidak siap. Opini ini juga dibangun untuk menjawab desakan banyak tokoh dan kalangan, yang mengkritisinya.
Sebagai penguat, disebut juga jika Pemerintah Kabupaten Lampura, telah menganggarkan dana sebesar Rp.5,5 Miliar untuk Pilwabup. Anggaran inilah yang dipergunakan DPRD setempat untuk melaksanakan kegiatan terkait Pilwabup. Yakni pembentukan Pansus perubahan Tata tertib DPRD Lampura, yang didalamnya mencantumkan tatalaksana Pilwabup. Hingga kemudian Perubahan Tatib itu disahkan dan DPRD membentuk Panitia Pilwabup.
Ternyata, besaran anggaran yang digembar-gemborkan itu tak pernah ada. Kegiatan yang dilaksanakan anggota DPRD didanai anggaran yang ada pada lembaga itu. Termasuk kegiatan terkait Perubahan Tatib Pilwabup. Bukan berupa anggaran yang dikhusukan untuk Pilwabup, sebagaimana dinyatakan Pemkab setempat.
Terang ini menjadi bukti, jika memang tidak ada keseriusan untuk melaksanakan Pilwabup. Selain beberapa peristiwa yang mengesankan bahwa Pilwabup hanya basa-basi semata. Bahwa sejatinya bupati lebih ‘nyaman’ memerintah sendiri. Mungkin benar desas-desus yang beredar beberapa bulan silam. Salah seorang petinggi Pemkab Lampura menyatakan jika wabup hanya ngerecokin (membuat pusing) saja. (**)
Wassalam
