KOTABUMI-Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Kabupaten Lampung Utara menempati peringkat ke-6 se-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dengan Predikat Cukup.
Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu dari 97 Kabupaten/Kota se-Indonesia, dan menjadi salah satu dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang mendapatkan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia.
Kabupaten Lampung Utara menempati peringkat ke-70 secara Nasional dari 543 Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan skor 52,80 Katagori Inovatif. Ini adalah peningkatan peringkat dari peringkat 127 nasional pada tahun 2020.
Hal itu diungkapkan Bupati Lapura H. Budi Utomo saat menerima briefing dengan Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Junaidi dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkup Pemkab Lampura.”Di tengah pandemi Covid-19, konsentrasi pembangunan lebih menitikberatkan pada penanganan Covid-19. Namun demikian, atas kerja keras dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung, meskipum belum optimal, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat meraih beberapa pencapaian yang cukup menggembirakan,”ucap Budi, Kamis (20/1).
Bahkan lanjut Budi, Kabupaten Lampura meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dengan predikat Pratama.
Kabupaten Lampura juga menempati peringkat ke-3 dalam Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Provinsi Lampung.
Selain itu,ada juga 2 apresiasi dari Tribun Lampung Digital Award, yaitu Best Integrated Programme dan Best Prevention Programme karena dinilai berhasil menjalankan program pencegahan, sosialisasi, dan penanggulangan pandemi Covid-19, serta dinilai berhasil menekan penyebaran virus Corona dan menjadi daerah yang mampu menyediakan tempat isolasi mandiri hingga ke desa-desa.
Tak hanya itu, pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 dan HUT PWI ke-75 yang digelar serentak di 14 Kabupaten/Kota, Kabupaten Lampung Utara menerima penghargaan Tjindarboemi sebagai Kepala Daerah Penataan Sektor Wisata Alam. Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu Kabupaten peraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).”Namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian serius dari kita bersama. Angka Kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara, meskipun dalam 5 tahun terakhir rata-rata angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara berhasil turun sebesar 0,78 persen, namun sebagai dampak dari pandemi Covid-19 pada tahun 2021 terjadi kenaikan,”paparnya.
Ditambah lagi terus Budi, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Utara, sebagai dampak dari pandemi Covid-19, tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,8 poin dari tahun 2020 yang sebesar 5,34 persen, atau menjadi sebesar 6,14 persen, sedikit lebih tinggi dari Provinsi Lampung yang 4,69 persen, akan tetapi lebih baik dari nasional yang 6,49 persen.
Luasan kawasan kumuh di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 masih sebesar 13,43 Hektar.
Sementara itu, pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dalam upaya meningkatkan kebutuhan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten Lampung Utara dari tahun 2017 sampai tahun 2021 telah terbangun sebanyak 5.838 unit rumah. Jumlah ini tentu masih perlu kita upayakan untuk ditingkatkan lagi karena Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Lampung Utara juga masih banyak.”Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya yang harus kita tangani Bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dapat semakin menambah semangat dan motivasi kami semua untuk menyamakan persepsi, mempererat sinergi dan kolaborasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,”pungkasnya.(ria.her)
