Assalamualaikum Er.Wb
Oleh : Hery Maulana
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ryacudu, kembali diterpa persoalan. Jika sebelumnya terlilit persoalan menyangkut tunggakan pembayaran honor karyawan, insentif dokter sepesialis dan tunggakan obat-obatan, kali ini manajemen diduga melakukan manipulasi pengajuan realisasi penanganan pasien covid-19. Juga dana yang direalisasikan tidak sampai pada tenaga kesehatan (nakes) yang paling berhak atas dana itu.
Padahal Pemkab Lampung Utara, langsung turun tangan memebenahi manajemen rumah sakit plat merah itu. Selain mengganti hampir seluruh petinggi RSUD itu, juga menggelontorkan dana miliaran. Ini dimaksudkan agar RSUD tersebut dapat memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat. Sebab sebagai rumah sakit pemerintah, banyak masyarakat Lampura dan sekitarnya yang bergantung dengan RSUD itu dalam hal menangani masalah kesehatan. Terlebih masyarakat yang kurang mampu dan berada di garis kemiskinan.
Alih-alih RSUD itu dapat kembali membaik dan ‘sehat’, justru belakangan kembali diterpa isu tak sedap. Ditenggarai ada oknum yang memanipulasi data penanganan covid-19. Sehingga klaim pembayaran lebih besar dari yang seharusnya. Dengan perbuatannya itu, oknum yang terlibat dapat mengeruk keuntungan berlebih untuk diri pribadi, kelompok atau golongannya. Mirisnya lagi, sudah berupaya mendapatkan untung lebih, hak tenaga kesehatan justru tidak dibayarkan.
Meskipun baru sebatas dugaan, tak urung kabar tak sedap ini membuat Pemkab merasa kecolongan. Karenanya dengan tegas menyatakan tidak akan menutupi, bahkan mengisntruksikan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengusutan. Jika penanganan inspektorat selaku APIP dirasakan tidak mampu, Pemkab mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pengusutan. Dengan demikian kasusnya akan terang benderang. Siapa yang terlibat dan adakah pihak diluar manajemen RSUD yang menunggangi. (**)
Wassalam
